Penegakan Hukum Laut di Indonesia merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum laut di Indonesia.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah masalah kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kekurangan personel dan peralatan memang menjadi kendala utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia.”
Selain itu, permasalahan yang sering terjadi adalah adanya kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, penambangan pasir ilegal, dan perdagangan manusia di perairan Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, “Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum laut di Indonesia.”
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Kepala Bakamla, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri, KKP, dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, perlu juga meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung penegakan hukum laut di Indonesia.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait dan penguatan sumber daya manusia serta teknologi, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga, keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk kepentingan bersama.