Pengawasan dan penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, salah satu kendala utama dalam pengawasan di laut adalah minimnya jumlah personil yang tersedia. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan jumlah personil yang siap bertugas di laut, namun hal ini membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya.
Selain itu, strategi penegakan hukum di laut juga perlu terus ditingkatkan agar dapat mengatasi berbagai pelanggaran yang terjadi. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kerjasama antara instansi terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan PSDKP sangat diperlukan dalam memperkuat pengawasan di laut. “Kita harus bekerja sama secara sinergis agar penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan baik,” kata Aan Kurnia.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan terencana. Menurut pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, penguatan kerjasama antarinstansi dan peningkatan kapasitas personil merupakan langkah penting dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut. “Kita harus terus berinovasi dalam memperkuat sistem pengawasan di laut agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.
Dengan adanya upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait, diharapkan pengawasan dan penegakan hukum di laut dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Pengawasan dan penegakan hukum di laut adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan kita. Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.”