Meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia merupakan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km2, menjaga keamanan dan ketertiban di laut merupakan hal yang sangat penting.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut Indonesia masih banyak kendala yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia dan alat yang memadai. “Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut agar dapat melindungi kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.
Para ahli hukum juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum di laut.
Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Raynaldo Sembiring, pemanfaatan teknologi seperti satelit dan sistem informasi geospasial dapat memperkuat pengawasan di perairan Indonesia.
Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat Konservasi Indonesia (MKI) Rasio Ridho Sani, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum di laut sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif.
Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, para ahli, dan masyarakat, diharapkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia dapat terus meningkat demi keamanan dan kedaulatan negara.