Penegakan Hukum Laut Serang merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Melalui penegakan hukum laut, pemerintah berusaha untuk menekan tindak kejahatan di perairan Indonesia, terutama di wilayah Selat Malaka yang sering menjadi jalur lintas kapal internasional.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, Penegakan Hukum Laut Serang merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menjaga keamanan maritim. “Dengan adanya penegakan hukum laut yang ketat, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di laut,” ujar Aan Kurnia.
Selain itu, penegakan hukum laut juga merupakan bagian dari kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini sejalan dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang menekankan pentingnya penegakan hukum laut untuk menjaga ketertiban di perairan internasional.
Menurut pakar hukum kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, penegakan hukum laut Serang harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan instansi terkait lainnya. “Kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dari penegakan hukum laut ini,” ujar Prof. Hikmahanto.
Penegakan Hukum Laut Serang juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, dalam rangka meningkatkan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan semangat kerjasama regional dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan laut.
Dengan adanya Penegakan Hukum Laut Serang, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang aman dan terkendali di sektor maritim. Keberadaan penegakan hukum laut yang efektif akan memberikan rasa aman bagi para pelaut dan masyarakat yang menggunakan jalur laut sebagai sarana transportasi.